For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Also known as: Perda Kabupaten Situbondo 4/2024 · Perda Kabupaten Situbondo No. 4 Tahun 2024 · Perda Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2024

Status:
Active
Effective Date:3 September 2024Publication Date:3 September 2024
Pertanahan & Penataan RuangPengadaan Barang & Jasa Pemerintah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePenyelenggaraan Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
LocationPemerintah Kabupaten Situbondo
Effective Date03 September 2024
Publication Date03 September 2024
Place of EnactmentSitubondo

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengadaan tanah skala kecil di daerah, bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Peraturan ini mengatur pengadaan tanah yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, yang dapat dilakukan secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah atau melalui tahapan pengadaan tanah sesuai peraturan perundang-undangan. Tahapan pengadaan tanah meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Perencanaan pengadaan tanah didasarkan pada rencana tata ruang dan prioritas pembangunan, yang disusun oleh instansi yang memerlukan tanah dengan melibatkan kementerian terkait. Persiapan pengadaan tanah meliputi pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi, dan konsultasi publik. Pelaksanaan pengadaan tanah mencakup penetapan penilai, musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian, dan pemberian ganti kerugian. Ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui. Peraturan ini juga mengatur insentif perpajakan bagi pihak yang berhak menerima ganti kerugian dan pembiayaan pengadaan tanah.

(-)

(-)