Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan usaha hotel, penginapan, dan pondok wisata di Kabupaten Tapin. Latar belakangnya adalah perkembangan Kabupaten Tapin yang meningkatkan kebutuhan akan jasa perhotelan dan penginapan, sehingga diperlukan pengaturan untuk pembinaan dan pengawasan.
Ketentuan Substansial:
Peraturan ini mengatur berbagai aspek, termasuk:
- Bentuk Usaha: Usaha hotel, penginapan, dan pondok wisata dapat berbentuk badan usaha (PT, BUMN, BUMD, CV, Firma, Koperasi, Yayasan) maupun perorangan.
- Penggolongan Hotel: Hotel bintang digolongkan dalam 5 kelas (bintang 1-5), dengan persyaratan badan usaha yang berbeda untuk setiap golongan. Hotel melati hanya terdiri dari satu kelas.
- Kewajiban Pengelola Usaha: Pengelola usaha hotel, penginapan, dan pondok wisata memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada tamu, tidak menggunakan jasa untuk kegiatan ilegal, mencatat dan menyimpan barang tamu yang tertinggal, menjamin kewajiban atas pungutan negara dan daerah, menyelenggarakan pembukuan, dan menyampaikan laporan berkala.
- Perlindungan Tamu: Pengelola wajib mencegah penjualan minuman keras kepada yang belum dewasa (khusus hotel berbintang), menjaga sanitasi dan kesehatan lingkungan, menjaga kelayakan teknis alat perlengkapan, dan memberikan pengamanan terhadap barang-barang milik tamu.
- Laporan Berkala: Pengelola wajib menyampaikan laporan tingkat penghunian kamar bulanan dan laporan tahunan.
- Perubahan Kepemilikan dan Fasilitas: Pemindahan kepemilikan, perubahan nama, lokasi, fasilitas, dan kapasitas usaha wajib dilaporkan kepada Bupati.
- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian: Dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, yang dapat meminta laporan dan melakukan pemeriksaan tempat usaha.
on desktop.