Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 28 Tahun 2025

Peraturan ini diterbitkan untuk menyesuaikan pedoman pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dengan perkembangan kebutuhan pengaturan saat ini. Perubahan substansial mencakup pengetatan persyaratan pengurus LPMK, termasuk batasan usia (21-65 tahun), domisili, serta kewajiban untuk tidak berafiliasi dengan partai politik.

Selain itu, peraturan ini mengatur mekanisme pemilihan Ketua LPMK yang melibatkan proses penjaringan, pengajuan usulan, dan pemberian ruang bagi tanggapan masyarakat. Terdapat pula pengaturan baru mengenai penunjukan pelaksana tugas (Plt) pengurus LPMK oleh Lurah atas persetujuan Camat apabila masa jabatan pengurus sebelumnya telah berakhir namun pengurus definitif belum ditetapkan. Terakhir, peraturan ini memperjelas alasan pemberhentian pengurus LPMK, termasuk tindakan yang bersifat politis atau menguntungkan/merugikan calon dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.