Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 93 Tahun 2021

(-)

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman berbasis elektronik melalui standardisasi proses bisnis sektor pelayanan strategis terintegrasi. Standardisasi ini merupakan tolok ukur yang wajib dilaksanakan oleh setiap unit penyelenggara pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Prinsip proses bisnis sektor pelayanan strategis meliputi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan. Tujuannya adalah agar antarinstansi pemerintah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, mudah mengomunikasikan proses bisnis, memberikan kejelasan pelayanan, serta memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Setiap penyelenggara di sektor pelayanan strategis wajib menyusun proses bisnis pelayanan publik, yang dapat berupa proses bisnis pelayanan manual, semi digital, atau digital. Pelayanan semi digital dibagi dalam beberapa tahapan dengan kriteria minimal tertentu. Proses bisnis pelayanan digital dilaksanakan pada layanan lintas instansi dan/atau antardaerah dengan proses bisnis yang saling terhubung melalui portal terpusat berbasis web.

Jangka waktu penyelesaian proses bisnis pelayanan publik wajib ditetapkan sebagai standar pelayanan oleh pimpinan instansi masing-masing. Setiap penyelenggara wajib melaksanakan transformasi proses bisnis layanan digital melalui validasi dan integrasi data. Proses bisnis hasil transformasi dievaluasi secara berkala oleh Menteri.

(-)

(-)