Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/9/PBI/2003

Peraturan ini mencabut: 1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/148/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

Peraturan Bank Indonesia ini mengatur tentang penyisihan penghapusan aktiva produktif bagi Bank Syariah. Latar belakangnya adalah perlunya kesiapan bank syariah dalam menghadapi risiko kerugian dari penanaman dana. Tujuannya adalah untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman dana tersebut.

Ketentuan substansial meliputi kewajiban Bank Syariah untuk membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif berupa cadangan umum dan cadangan khusus. Cadangan umum ditetapkan sekurang-kurangnya 1% dari seluruh Aktiva Produktif yang digolongkan lancar (tidak termasuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah). Cadangan khusus memiliki persentase yang berbeda tergantung pada golongan Aktiva Produktif (dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet) setelah dikurangi nilai agunan. Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang meliputi giro/tabungan Wadiah, tabungan/deposito Mudharabah, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Surat Utang Pemerintah, Surat Berharga Syariah, tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara, dan kapal laut.

Penilaian agunan wajib dilakukan oleh Penilai Independen untuk pembiayaan/piutang/qardh yang diberikan kepada nasabah atau grup nasabah lebih dari Rp1.500.000.000,00. Untuk jumlah yang lebih kecil, penilaian dapat dilakukan oleh penilai intern Bank Syariah. Bank Indonesia berhak melakukan penghitungan kembali atas nilai agunan jika tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(-)

1. Bank yang tidak mentaati ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan, dan/atau penggantian pengurus.