Peraturan Daerah ini mengatur tentang kerjasama desa di Kabupaten Wonosobo. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kelancaran pembangunan dan pelayanan masyarakat melalui kerjasama antar desa atau dengan pihak ketiga, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, meningkatkan kemanfaatan potensi desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketentuan substansial mencakup:
1. **Ruang Lingkup:** Kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
2. **Bidang Kerjasama:** Peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi, tenaga kerja, pekerjaan umum, batas desa, dan lain-lain sesuai kewenangan desa.
3. **Subjek Kerjasama:** Kepala Desa (antar desa) dan Kepala Desa dengan pihak ketiga.
4. **Objek Kerjasama:** Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, termasuk penyediaan pelayanan publik.
5. **Bentuk Kerjasama:** Keputusan Bersama (antar desa) dan Perjanjian Bersama (dengan pihak ketiga), yang harus dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
Peraturan ini juga mengatur tentang mekanisme kerjasama, tugas dan tanggung jawab para pihak, pembentukan Badan Kerjasama Desa, tenggang waktu kerjasama, perubahan dan pembatalan kerjasama, *force majeure*, penyelesaian perselisihan, pembiayaan, hasil kerjasama, serta pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.
on desktop.