Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, dengan tujuan untuk mengatur besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, serta dana operasional bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Barat. Kebijakan ini didasarkan pada klasifikasi Kemampuan Keuangan Daerah yang dikategorikan menjadi tinggi, sedang, dan rendah, yang dihitung berdasarkan realisasi APBD dua tahun anggaran sebelumnya. Berdasarkan perhitungan APBD tahun anggaran 2024, Kabupaten Seram Bagian Barat diklasifikasikan ke dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang. Atas dasar klasifikasi tersebut, peraturan ini menetapkan besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi pimpinan dan anggota DPRD sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD. Selain itu, peraturan ini mengatur besaran dana operasional bagi pimpinan DPRD, yaitu sebesar 4 (empat) kali uang representasi bagi Ketua DPRD dan 2,4 (dua koma empat) kali uang representasi bagi masing-masing Wakil Ketua DPRD. Seluruh tunjangan dan dana operasional tersebut mulai disediakan dan dibayarkan terhitung sejak bulan Januari 2026.
on desktop.