For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia

Also known as: PP 23/2019 · PP No. 23 Tahun 2019 · PP Nomor 23 Tahun 2019

Status:
Active
Effective Date:25 Maret 2019Publication Date:19 Maret 2019
Sistem Pendidikan Nasional

Information

TypePeraturan Pemerintah (PP)
ThemeStatuta Universitas Islam Internasional Indonesia
LocationPemerintah Pusat
Effective Date25 Maret 2019
Publication Date19 Maret 2019
Place of EnactmentJakarta

Peraturan ini mencabut: (-) Peraturan ini mengubah: (-)

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang berstandar internasional. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. UIII diharapkan dapat berperan strategis dalam menghasilkan intelektual dan profesional yang inovatif dan berdaya saing melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Ketentuan Substansial: UIII memiliki otonomi dalam pengelolaan akademik dan nonakademik, termasuk dalam menentukan kebijakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kurikulum pendidikan. UIII juga menjamin kebebasan akademik dan otonomi keilmuan bagi Sivitas Akademika. Selain itu, UIII memiliki kewenangan untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi. Kebijakan penerimaan mahasiswa dilakukan secara objektif dan nondiskriminatif, serta mengakomodir calon mahasiswa penyandang disabilitas. UIII juga mengatur sistem penjaminan mutu internal untuk memastikan kualitas pendidikan yang diberikan.

1. Untuk pertama kali, MWA diusulkan oleh Rektor dan SA melalui Menteri dan ditetapkan oleh Presiden. 2. Untuk pertama kali, Rektor diusulkan oleh Menteri dan diangkat oleh Presiden.

1. Rektor berwenang memberi sanksi kepada Sivitas Akademika yang melanggar norma, etika, dan/atau peraturan akademik.