Peraturan Daerah ini membentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tasikmalaya sebagai perangkat pemerintah daerah yang bertugas memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati. Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Satpol PP meliputi penyusunan program, pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian penerangan, pembinaan, pelayanan umum, pengawasan terhadap masyarakat, pembinaan tugas Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta koordinasi dengan aparat kepolisian dan instansi terkait. Susunan organisasi Satpol PP terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Penerangan dan Pembinaan, Seksi Pengawasan dan Operasi, Seksi Penyidikan dan Penindakan, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Polisi Pamong Praja berwenang menertibkan dan menindak pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, melakukan pemeriksaan, dan melakukan tindakan represif non yustisial. Mereka juga memiliki hak kepegawaian sebagai PNS dan kewajiban menjunjung tinggi norma hukum, membantu menyelesaikan perselisihan, serta melaporkan tindak pidana atau pelanggaran peraturan daerah kepada pihak berwenang. Kepala Satpol PP adalah Eselon III.A, sedangkan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi adalah Eselon IV.A. Pembiayaan operasional Satpol PP dibebankan pada APBD Kabupaten Tasikmalaya.
on desktop.