For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah

Also known as: PP 48/2017 · PP No. 48 Tahun 2017 · PP Nomor 48 Tahun 2017

Status:
Active
Effective Date:6 Desember 2017Publication Date:4 Desember 2017
Organisasi Komisi & Badan NegaraPembentukan Lembaga Negara

Information

TypePeraturan Pemerintah (PP)
ThemePerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah
LocationPemerintah Pusat
Effective Date06 Desember 2017
Publication Date04 Desember 2017
Place of EnactmentJakarta

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk menyesuaikan jumlah asisten Ombudsman dengan meningkatnya kompleksitas tugas dan beban kerja Ombudsman Republik Indonesia serta tuntutan masyarakat terhadap peran Ombudsman yang lebih optimal dalam pengawasan pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk mendukung tugas dan fungsi Ombudsman di daerah dengan mengakomodasi kebutuhan asisten yang dinamis.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengubah ketentuan mengenai jumlah asisten Ombudsman di daerah yang sebelumnya dibatasi maksimal lima orang menjadi sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja. Analisis ini mempertimbangkan kondisi geografis, jumlah laporan, dan jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Jumlah asisten ditetapkan oleh Ketua Ombudsman setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri terkait. Asisten diangkat atau diberhentikan oleh Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan rapat anggota Ombudsman. Sekretaris Jenderal Ombudsman dapat menugaskan pegawai negeri sipil untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Perwakilan Ombudsman.

(-)

(-)