[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","4f7ed49d-cf7d-4d72-9d16-92bc74930980","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":87,"_93":87,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis","short_title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025","number","115","year","2025","published_date","2025-11-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis","subject_matter","Perpres ini mengatur mengenai tata kelola penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis. Peraturan Presiden ini mengatur mengenai: a. penyelenggaraan Program Makan BergSzi. Gratis; b. pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan; dan c. pendanaan dan pengadaan barang/jasa.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tata Kelola - Makan Bergizi Gratis
2025
Peraturan Presiden (Perpres) NO. 115, LN 2025 (183) : 30 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Presiden (Perpres) TENTANG Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis
ABSTRAK:	\n \n Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis diperlukan pengaturan tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. \n Perpres ini mengatur mengenai tata kelola penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis. Peraturan Presiden ini mengatur mengenai: a. penyelenggaraan Program Makan BergSzi. Gratis; b. pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan; dan c. pendanaan dan pengadaan barang/jasa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2025. \n Lampiran file: 30 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","","policy_content","

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan program tersebut. Latar belakangnya adalah perlunya pemenuhan gizi untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif, yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan sumber daya manusia berkualitas.

\n\n

Peraturan ini mengatur beberapa aspek penting, termasuk:

\n\n

Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis: Program ini ditujukan untuk meningkatkan status gizi kelompok sasaran seperti peserta didik di berbagai jenjang pendidikan, anak di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Penyelenggaraan program mencakup perencanaan, skema pelaksanaan, penjaminan keamanan dan mutu pangan, penjaminan standar gizi, penjaminan produk halal, pengembangan kapasitas SPPG, dan keterlibatan tim koordinasi.
Pemantauan, Pengawasan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan: Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemajuan program, menilai kinerja, memberikan rekomendasi, dan meningkatkan akuntabilitas.
Pendanaan dan Pengadaan Barang/Jasa: Pendanaan program bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan dapat juga dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta sumber lain yang sah. Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional dalam rangka percepatan penyelenggaraan program.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur pembentukan Badan Gizi Nasional sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, serta pembentukan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana teknis. Selain itu, diatur pula mengenai kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, badan usaha, dan organisasi kemasyarakatan, untuk mendukung pelaksanaan program.

\n","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 115 OF 2025
REGARDING
GOVERNANCE OF THE IMPLEMENTATION OF THE FREE NUTRITIOUS MEAL PROGRAM

BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to fulfill nutrition in order to build a healthy, intelligent, and productive generation that plays a role in supporting economic growth, poverty alleviation, and the development of quality human resources, it is necessary to implement a free nutritious meal program;
that in the implementation of the free nutritious meal program, it is necessary to strengthen the supporting ecosystem for providing nutritious meals through the governance of the implementation of the free nutritious meal program;
that to provide direction, foundation, and legal certainty in the implementation of free nutritious meals, it is necessary to regulate the governance of the implementation of the free nutritious meal program;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation regarding the Governance of the Implementation of the Free Nutritious Meal Program;

In view of:

Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;

DECIDES:

\n\n \n \n \n \n \n \n

To stipulate:

PRESIDENTIAL REGULATION REGARDING GOVERNANCE OF THE IMPLEMENTATION OF THE FREE NUTRITIOUS MEAL PROGRAM.

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=4f7ed49d-cf7d-4d72-9d16-92bc74930980","actionData","errors"]