Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2024

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 4) 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 2)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagai perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD.

Ketentuan Substansial:

1. Pendapatan Daerah: Mengalami perubahan, dengan total pendapatan setelah perubahan menjadi Rp. 3.924.521.858.949,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
2. Belanja Daerah: Mengalami perubahan, dengan total belanja setelah perubahan menjadi Rp. 4.124.505.583.655,64 yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.
3. Pembiayaan Daerah: Mengalami perubahan, dengan jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan menjadi Rp. 199.983.724.706,64.
4. Pengeluaran Keadaan Darurat: Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
5. Pengeluaran Keperluan Mendesak: Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

(-)

(-)