Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-024/A/JA/08/2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1292); 2. Ketentuan Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 dan Lampiran Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1831).

Peraturan Kejaksaan ini mengatur tentang administrasi intelijen Kejaksaan Republik Indonesia sebagai administrasi khusus untuk mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan. Administrasi intelijen Kejaksaan meliputi surat dan kode surat, register dan kode register, data dan kode data, serta laporan dan kode laporan. Format/bentuk, kode, dan cara pengisian administrasi intelijen Kejaksaan ditetapkan oleh Jaksa Agung dan dapat dibuat dalam bentuk elektronik.

Administrasi intelijen Kejaksaan menjadi acuan untuk semua kegiatan dan operasi intelijen serta tugas lain di bidang intelijen pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri, perwakilan Kejaksaan Republik Indonesia di luar negeri, dan tempat lain di luar institusi Kejaksaan berdasarkan penugasan dari pimpinan. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi intelijen Kejaksaan dilakukan oleh Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Pusat Penerangan Hukum, Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Asisten Bidang Intelijen pada Kejaksaan Tinggi, Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri, dan Subseksi Intelijen dan Perdata dan Tata Usaha Negara pada Cabang Kejaksaan Negeri. Pendokumentasian administrasi intelijen Kejaksaan dilaksanakan dan dikelola oleh Direktorat E pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Seksi E pada Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi, Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri, dan Subseksi Intelijen dan Perdata dan Tata Usaha Negara pada Cabang Kejaksaan Negeri. Pengawasan administrasi intelijen Kejaksaan dilakukan oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen, Direktur pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

(-)

(-)