Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2025 diterbitkan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan insentif fiskal berupa pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Secara substansial, peraturan ini mengatur pemberian pembebasan retribusi PBG yang berlaku untuk satu kali permohonan, baik melalui penetapan langsung oleh Wali Kota maupun atas permohonan Wajib Retribusi. Pembebasan ini ditujukan khusus untuk pembangunan rumah dalam rangka program percepatan pembangunan tiga juta rumah.

Peraturan ini menetapkan kriteria MBR berdasarkan besaran penghasilan bersih, baik bagi individu yang tidak kawin maupun yang kawin, dengan batasan penghasilan maksimal Rp7.000.000,00 untuk kategori tidak kawin dan Rp8.000.000,00 untuk kategori kawin atau peserta tabungan perumahan rakyat. Selain batasan penghasilan, pembebasan retribusi juga dibatasi pada luas lantai bangunan, yaitu maksimal 36 meter persegi untuk Rumah Umum dan satuan rumah susun, serta maksimal 48 meter persegi untuk pembangunan Rumah Swadaya. Masyarakat yang memenuhi kriteria wajib mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.