Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2024

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Kabupaten Purbalingga. Latar belakangnya adalah pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan membutuhkan bantuan fasilitasi dari Pemerintah Daerah untuk memenuhi fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pesantren dalam pengembangan penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fasilitasi pengembangan pesantren diberikan kepada pesantren yang terdaftar dan memiliki izin operasional dari Kementerian Agama serta melakukan pemutakhiran data secara berkala. Bentuk fasilitasi meliputi pengembangan dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan (pengembangan sarana prasarana, SDM, pendidikan karakter, pesantren ramah anak, bantuan kesejahteraan masyayikh), fungsi dakwah (kerja sama program, fasilitasi kebijakan, pendanaan), dan fungsi pemberdayaan masyarakat (bantuan keuangan, sarana prasarana, teknologi, pelatihan keterampilan, peningkatan kesehatan, kemandirian ekonomi). Pelaksanaan fasilitasi dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai bidangnya.

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, badan usaha, dan lainnya. Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi, dengan melimpahkan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan pesantren dengan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah. Sumber pendanaan fasilitasi berasal dari APBD dan sumber lain yang sah.

(-)

(-)