Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2024

Peraturan ini mencabut: 1. Tidak ada peraturan yang dicabut. Peraturan ini mengubah: 1. Tidak ada peraturan yang diubah.

Peraturan Menteri Keuangan ini diterbitkan untuk memberikan insentif tambahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun pada Tahun Anggaran 2024, dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui stimulasi daya beli masyarakat di sektor perumahan. Insentif ini berlaku untuk penyerahan yang terjadi antara 1 September 2024 hingga 31 Desember 2024.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

1. PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun dengan Harga Jual paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditanggung Pemerintah.
2. Insentif PPN ditanggung Pemerintah diberikan sebesar 100% dari PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
3. Rumah tapak atau satuan rumah susun harus memenuhi persyaratan, termasuk Harga Jual maksimal dan kondisi siap huni.
4. PPN ditanggung Pemerintah hanya dapat dimanfaatkan oleh satu orang pribadi untuk setiap unit rumah.
5. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun wajib membuat Faktur Pajak dan melaporkan realisasi PPN ditanggung Pemerintah.
6. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menyampaikan data rumah tapak dan satuan rumah susun ke Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan ini juga mengatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi agar PPN dapat ditanggung Pemerintah, termasuk waktu penyerahan, pendaftaran berita acara serah terima, dan penggunaan Faktur Pajak yang sesuai.

(-)

1. Pelanggaran kewajiban membuat Faktur Pajak dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 2. Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban membuat laporan realisasi PPN ditanggung Pemerintah tidak mendapatkan insentif PPN ditanggung Pemerintah.