[{"_1":2,"_104":-5,"_105":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","4b635b4f-5600-4445-9757-68afc9338065","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_100":101,"_102":103},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":-5,"_75":-5,"_76":-5,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":79,"_85":86,"_87":-5,"_88":-5,"_89":-5,"_90":-5,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":-5,"_96":-5,"_97":-5,"_98":99},"title","Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Bandar Antariksa","short_title","Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2026","number","22","year","2026","published_date","2026-05-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e7a10380-e482-4ad0-a4f3-b9d2fd0ef772","Riset & Teknologi","tags",[],"location","place_of_enactment","theme","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","","policy_content","

Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan untuk mengatur penyelenggaraan Bandar Antariksa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi nasional dalam teknologi keantariksaan guna mendukung pembangunan ekonomi, pertahanan, dan keamanan nasional.

Secara substansial, peraturan ini menetapkan kewenangan Badan dalam pembangunan dan pengoperasian Bandar Antariksa, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan Badan Hukum Indonesia. Pengaturan mencakup penetapan lokasi strategis nasional, zonasi kawasan (zona bahaya satu, dua, dan tiga), serta standar keamanan dan keselamatan pengoperasian yang ketat. Kegiatan di Bandar Antariksa meliputi penyiapan wahana, peluncuran (uji coba, demonstrasi, dan operasional), masuk kembali wahana, telemetri, serta pengelolaan limbah.

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban para pihak, termasuk Operator Bandar Antariksa, Operator Wahana Peluncur, dan Petugas Keselamatan Peluncuran. Penyelenggara keantariksaan diwajibkan memenuhi persyaratan keuangan, jaminan asuransi, serta standar keselamatan penerbangan dan navigasi. Selain itu, diatur pula mengenai tanggung jawab internasional pemerintah, mekanisme ganti rugi atas kerugian fisik dan langsung, serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal bagi penyelenggara kegiatan.

","transitional_provisions","sanctions","

Pelanggaran kewajiban terkait persyaratan keuangan, jaminan asuransi, dan mitigasi risiko (Pasal 25 ayat (1) huruf a dan b) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan lisensi.
Pelanggaran kewajiban terkait larangan membawa senjata berbahaya dan gangguan keamanan nasional (Pasal 25 ayat (1) huruf c dan d) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan hingga pencabutan lisensi.
Pelanggaran kewajiban terkait keselamatan penerbangan, pelayaran, dan telekomunikasi (Pasal 25 ayat (1) huruf e dan ayat (2)) dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang tersebut.
Pelanggaran kewajiban oleh Petugas Keselamatan Peluncuran, Operator Bandar Antariksa, dan pihak terkait terhadap standar keselamatan (Pasal 47) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan lisensi.

","revokes","revoked_by","partially_revokes","partially_revoked_by","amends","amended_by","partially_amends","partially_amended_by","establishes","established_by","constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 22 OF 2026
ON
SPACEPORT OPERATIONS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Considering :	that to implement the provisions of Article 50, Article 69 paragraph (5), Article 83, Article 84 paragraph (3), and Article 94 paragraph (3) of Law Number 21 of 2013 on Space Activities, it is necessary to establish a Government Regulation on Spaceport Operations;
Bearing in Mind :	Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 21 of 2013 on Space Activities (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2013 Number 133, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5435);

HAS DECIDED:

To enact :

GOVERNMENT REGULATION ON SPACEPORT OPERATIONS.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

Article 1

","pdf_url","/proxy/pdf?id=4b635b4f-5600-4445-9757-68afc9338065","actionData","errors"]