Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan No. 12 Tahun 2013

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan pasar tradisional, mengatur pendirian pasar modern, mewujudkan sinergi dan kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional dan modern, serta mendorong partisipasi publik dan swasta dalam usaha perpasaran di Kalimantan Selatan.

Perlindungan pasar tradisional meliputi aspek lokasi usaha, kepastian hukum, dan persaingan usaha. Pemerintah daerah berkewajiban memberikan prioritas tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional saat renovasi atau relokasi, menjamin keberadaan pasar tradisional yang bernilai sejarah dan kekhasan daerah, serta membina pelaku usaha informal agar tidak mengganggu pasar tradisional.

Pemberdayaan pasar tradisional meliputi upaya pendanaan alternatif, pembinaan pedagang, pemberian subsidi dan permodalan, menjaga kesinambungan subsidi khusus untuk pasar tradisional bersejarah, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, mengembangkan UMKM, mendorong pembangunan pusat distribusi provinsi, dan memfasilitasi pembentukan wadah pedagang.

Penataan pasar modern meliputi ketentuan pendirian yang mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, penyediaan fasilitas yang bersih, sehat, aman, dan nyaman, serta penyediaan fasilitas bagi UMKM. Lokasi pasar modern harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Pasar modern dapat berada di satu lokasi dengan pasar tradisional dengan konsep kemitraan.

Setiap penyelenggara usaha pasar tradisional dan modern wajib meningkatkan mutu pelayanan, menjaga keamanan dan ketertiban, memelihara kebersihan, dan menaati ketentuan pemasokan barang. Penyelenggara pasar modern wajib menjalin kemitraan dengan UMKM, menyediakan minimal 20% tempat usaha untuk UMKM lokal, mengutamakan penjualan produk lokal, dan menyisihkan sebagian keuntungan untuk masyarakat sekitar.

(-)

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 dan Pasal 27 huruf e dapat dikenakan sanksi administratif. 2. Sanksi administratif berupa peringatan lisan, teguran tertulis, denda, atau pencabutan izin.