Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2026 sebagai rencana keuangan tahunan daerah. Kebijakan ini disusun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah. APBD Tahun Anggaran 2026 mencakup struktur pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan total nilai yang telah ditetapkan secara rinci. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sementara itu, belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya serta pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal daerah. Peraturan ini juga mengatur mekanisme penanganan keadaan darurat atau keperluan mendesak yang memungkinkan pemerintah daerah melakukan pengeluaran di luar pagu yang telah ditetapkan, dengan ketentuan bahwa pengeluaran tersebut harus dimasukkan dalam perubahan APBD tahun berjalan. Bupati diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan mengenai penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan anggaran.
on desktop.