Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1954

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1954 ini bertujuan untuk mengatur pemberian honorarium kepada para pejabat pengganti di lingkungan peradilan ketentaraan. Latar belakang kebijakan ini adalah kekurangan tenaga ahli di Angkatan Perang yang memerlukan bantuan dari peradilan umum. Dengan meningkatnya jumlah perkara di kalangan tentara, beban kerja para pejabat peradilan ketentaraan meningkat. Oleh karena itu, peraturan ini menetapkan besaran honorarium bagi berbagai jabatan di Mahkamah Tentara Agung, Kejaksaan Tentara Agung, Pengadilan Tentara Tinggi, dan Kejaksaan Tentara Tinggi. Honorarium ini tidak diberikan kepada anggota Angkatan Perang atau pegawai sipil yang dibebaskan dari jabatan asli mereka, dan hanya diberikan 50% jika mereka tidak dibebaskan dari jabatan asli. Selain itu, peraturan ini mengatur hak atas honorarium berdasarkan tanggal pengangkatan dan pemberhentian, serta pembatasan honorarium bagi pejabat yang merangkap lebih dari satu jabatan.