Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung No. 3 Tahun 2012

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2012 mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamanatkan pengaturan PBB-P2 oleh Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah, serta mengatur pemanfaatan bumi untuk kelestarian lingkungan hidup.

Ketentuan Substansial:

• Objek Pajak: Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
• Subjek Pajak: Orang pribadi atau badan yang memiliki hak atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan.
• Dasar Pengenaan Pajak: Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan setiap 3 tahun sekali, atau setiap tahun untuk objek pajak tertentu sesuai perkembangan wilayah.
• Tarif Pajak: 0,1% untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 dan 0,2% untuk NJOP di atas Rp 1.000.000.000,00.
• Tata Cara Pembayaran: Pembayaran dilakukan dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) paling lama 6 bulan sejak diterimanya SPPT.

Peraturan ini juga mengatur tentang wilayah pemungutan, tahun pajak, penetapan, tata cara pembayaran dan penagihan, kedaluwarsa, sanksi administratif, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan ketentuan penyidikan.

(-)

1. Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).