For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat Di Badan Koordinasi Penanaman Modal

Also known as: Perka BKPM 9/2015 · Perka BKPM No. 9 Tahun 2015 · Perka BKPM Nomor 9 Tahun 2015

Status:
Active
Effective Date:25 Mei 2015Publication Date:19 Mei 2015
Investasi & Penanaman ModalPerizinan & Pelayanan Publik

Information

TypePeraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
ThemePenyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat Di Badan Koordinasi Penanaman Modal
LocationBadan Koordinasi Penanaman Modal
Effective Date25 Mei 2015
Publication Date19 Mei 2015
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal Peraturan ini mengubah: (-)

Peraturan ini bertujuan untuk menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan maksud mempercepat proses pelayanan penanaman modal yang cepat, sederhana, transparan, dan terintegrasi. PTSP Pusat di BKPM diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kepastian hukum serta mewujudkan proses pelayanan yang transparan. Peraturan ini mengatur pembentukan Tim Penyelenggaraan PTSP Pusat yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, serta menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing tim. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mekanisme layanan perizinan dan nonperizinan yang dilakukan secara daring dan luring, serta menetapkan standar pelayanan dan prosedur operasional yang harus dipatuhi oleh pejabat terkait.

(-)

1. Pejabat pelaksana PTSP Pusat di BKPM diberikan sanksi dalam hal ketidakdisiplinan dan perilaku buruk dengan mempertimbangkan ketidaksanggupan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, transparan dan akuntabel; dan ketidaktepatan dalam melaksanakan SOP. 2. Sanksi berupa sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.