Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 2 Tahun 2016

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Barito Kuala. Latar belakangnya adalah untuk memberikan pelayanan terkait perpanjangan IMTA, yang merupakan urusan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Ketentuan Substansial:

1. Kewenangan: Bupati Barito Kuala atau pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan perpanjangan IMTA.
2. Ruang Lingkup: Peraturan ini mengatur kewajiban pemberi kerja TKA untuk memperpanjang IMTA jika masih akan menggunakan TKA.
3. Hak dan Kewajiban:
• Pemberi kerja TKA wajib memperpanjang IMTA paling lambat 30 hari kerja sebelum IMTA berakhir.
• Persyaratan perpanjangan IMTA meliputi: copy IMTA, bukti pembayaran dana kompensasi, copy polis asuransi, bukti pelatihan TKI pendamping, copy Keputusan RPTKA, dan foto.
• IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu RPTKA, maksimal 1 tahun per perpanjangan.
• Pemberi kerja wajib melanjutkan pelatihan kepada TKI pendamping. Jika tidak ada calon TKI yang memenuhi syarat, dinas dapat memfasilitasi penempatan.
• Pemberi kerja wajib melaporkan penggunaan TKA dan pendamping secara periodik (6 bulan sekali) kepada Dinas.
• Pemberi kerja wajib membayar retribusi untuk perpanjangan IMTA.

(-)

1. Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis atau penangguhan perpanjangan IMTA. 2. Pemberi Kerja TKA yang tidak memperpanjang IMTA setelah lewat batas waktu diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-