Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2025

Peraturan Wali Kota ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemilihan, pengesahan, dan pengukuhan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Pekanbaru. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kehidupan demokrasi di tingkat akar rumput, membentuk kepengurusan lembaga kemasyarakatan yang sah, serta memastikan terpilihnya ketua RT dan RW yang mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat melalui mekanisme musyawarah dan mufakat.

Secara substansial, peraturan ini mengatur tahapan pemilihan yang meliputi pra-pemilihan, uji kelayakan dan kepatutan, pemilihan, pengesahan, hingga pengukuhan. Lurah memegang peranan sentral dalam menginstruksikan pembentukan Panitia Pemilihan, mengawasi proses, serta memproses hasil pemilihan untuk diterbitkan Keputusan Camat atas nama Wali Kota. Setiap bakal calon diwajibkan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan untuk menilai komitmen pelayanan, kepemimpinan, integritas, serta pemahaman terhadap program lingkungan.

Peraturan ini menetapkan persyaratan ketat bagi calon ketua RT dan RW, baik persyaratan umum (seperti usia dan domisili) maupun persyaratan khusus (seperti tidak merangkap jabatan politik, sehat jasmani, mampu mengoperasikan ponsel cerdas, dan bersedia melayani masyarakat 24 jam). Selain itu, diatur pula mengenai persyaratan jumlah calon berdasarkan jumlah Kepala Keluarga atau jumlah RT di wilayah tersebut, serta tata cara musyawarah pemilihan yang harus dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah Kepala Keluarga. Masa bhakti ketua RT dan RW ditetapkan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dengan batasan periode tertentu.