For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2020 Tahun 2020

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Perizinan Biro Administrasi Efek

Also known as: Peraturan OJK 9/POJK.04/2020 · Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2020

Status:
Active
Effective Date:19 Februari 2020Publication Date:17 Februari 2020
Perizinan & Pelayanan Publik

Information

TypePeraturan Otoritas Jasa Keuangan
ThemePerizinan Biro Administrasi Efek
LocationOtoritas Jasa Keuangan
Effective Date19 Februari 2020
Publication Date17 Februari 2020
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM/1996 tentang Perizinan Biro Administrasi Efek, beserta Peraturan Nomor VI.B.1 yang merupakan lampirannya.

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini ditetapkan untuk mengalihkan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, khususnya perizinan biro administrasi efek, dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuannya adalah memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai perizinan biro administrasi efek.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini mengatur bahwa perseroan yang ingin beroperasi sebagai Biro Administrasi Efek harus memiliki izin usaha dari OJK. Permohonan izin harus disertai berbagai dokumen seperti akta pendirian, NPWP, buku pedoman operasional, dan bukti penyetoran modal minimal Rp500 juta. OJK akan memproses permohonan izin dalam waktu 45 hari. Biro Administrasi Efek juga diatur untuk menetapkan biaya administrasi dengan persetujuan emiten dan harus membuat kontrak notarial dengan emiten. Tanggung jawab emiten dan biro administrasi efek terhadap pemegang efek juga diatur dalam peraturan ini.

(-)

1. Setiap Pihak yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran. 2. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap pelanggaran ketentuan. 3. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif kepada masyarakat.