For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

Also known as: Peraturan Bawaslu 13/2016 · Peraturan Bawaslu No. 13 Tahun 2016 · Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016

Status:
Inactive
Effective Date:11 November 2016Publication Date:3 November 2016
Pemilihan Kepala Daerah & DPRD

Information

TypePeraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
ThemeTata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
LocationBadan Pengawas Pemilihan Umum
Effective Date11 November 2016
Publication Date03 November 2016
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

Peraturan ini mengubah: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 13 Tahun 2016 mengatur tata cara penanganan pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan kewenangan Bawaslu dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran pemilihan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemilihan yang jujur dan adil dengan mencegah praktik politik uang yang terorganisir.

Ketentuan Substansial:

  1. Wewenang: Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus laporan dugaan pelanggaran TSM. Bawaslu pusat berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi.
  2. Objek Pelanggaran: Perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
  3. Terlapor: Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Calon Bupati/Wakil Bupati, Calon Walikota/Wakil Walikota, tim kampanye, relawan, anggota partai politik, orang atau badan hukum, dan/atau penyelenggara pemilihan.
  4. Alat Bukti: Keterangan saksi, surat atau tulisan, petunjuk, dokumen elektronik, keterangan Terlapor, dan keterangan ahli.
  5. Proses Penanganan: Penerimaan laporan, pemeriksaan, pembuktian, penyampaian kesimpulan, dan pembacaan putusan.

(-)

(-)