[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","en","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","2318b56d3548c9bb720d0ec860cf3c4f-5e23ebffcbb4fba8","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=2318b56d3548c9bb720d0ec860cf3c4f,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_128":124},"regulationId","4836d508-c250-4265-a2ea-da6d01d920ce","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_125":-5,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":56,"_58":59,"_60":61,"_67":68,"_69":70,"_74":75,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":-5,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 33 Tahun 2001 tentang PENGELOLAAN, MINYAK DAN GAS BUMI SERTA KELISTRIKAN","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 33 Tahun 2001","number","33","year","2001","published_date","2001-10-08","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_62":59,"_63":64,"_65":66},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_62":68,"_63":71,"_72":73},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[76],{"_62":77,"_63":78,"_65":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Maros","place_of_enactment","Turikale","theme","PENGELOLAAN, MINYAK DAN GAS BUMI SERTA KELISTRIKAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolaan-Minyak-Dan-Gas-Bumi-Serta-Kelistrikan
2001
Peraturan Daerah (Perda) NO. 33, Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2001 Nomor 86
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PENGELOLAAN, MINYAK DAN GAS BUMI SERTA KELISTRIKAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Energidan Sumber Daya Mineral nomor 1454/K/30/MEM/2000 tentang pedoman teknis penyelenggaraan tugas Pemerintahan dibidang Minyak dan Gas Bumi dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455/K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas pemerintahan dibidang Usaha Penyidikan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum dan usaha penunjang Tenaga Listrik, maka kewenangan dibidang energi khususnya pengoperasian dan pembinaan usaha minyak dan gas bumi serta ketenagalistrikan dan penunjang tenaga listrik menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.\r\nb. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).\r\n2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan- ketentuan pokok pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831).\r\n3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (LN Tahun 1971 Nomor 2971).\r\n4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (LN Tahun 1985 Nomor 74, TLN Nomor 3317).\r\n5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68 TLN Nomor 36 Tahun 1999)\r\n6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik ( LN Tahun 1989 Nomor 24 TLN Nomor 3394).\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha penunjang Tenaga Listrik ( LN Tahun1989 Nomor 24 TLN Nomor 3603).\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).\r\n10. Keputusan presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347).\r\n11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.\r\n12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2000 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota.\r\n13. Keputusan Menteri Pertambangan dan energi Nomor 1998/K/42/MPE/1998 tentang izin Usaha Ketenaga Listrikan untuk kepentingan sendiri.\r\n14. Keputusan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454/K/30/MEM/2000 tentang pedoman teknis penyelenggaraan tugas pemerintah dibidang minyak dan gas bumi.\r\n15. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455 K/40/MEM/2000 tentang pedoman teknis penyelenggaraan tugas pemerintah dibidang usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha penunjang tenaga listrik..\r\n16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 6). \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II USAHA MINYAK DAN GAS BUMI\r\nBAB III MASA BERLAKUNYA IZIN\r\nBAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB\r\nBAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN\r\nBAB VI KEWAJIBAN\r\nBAB VII SANKSI ADMINISTRASI\r\nBAB VIII KETENTUAN PIDANA\r\nBAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN\r\nBAB X KETENTUAN LAIN-LAIN\r\nBAB XI KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2001. \n 15 \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[100],{"_101":102,"_103":104,"_44":105},"text","PERDA Kab. Maros No. 7 Tahun 2014 tentang Energi Dan Ketenagalistrikan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/47865/perda-kab-maros-no-7-tahun-2014","be6d48fa-c1cf-4d09-9189-347124c38a69","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=4836d508-c250-4265-a2ea-da6d01d920ce","notFound","actionData","errors"]