Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9).

Peraturan Daerah ini disusun untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang didasarkan pada asas pemerintahan yang baik, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan tujuan menciptakan pemerintahan desa yang efektif dan efisien demi mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), termasuk:

1. Alokasi jumlah anggota BPD di Desa.
2. Bidang dalam kelembagaan BPD.
3. Staf administrasi BPD.
4. Ketentuan pembagian wilayah untuk keterwakilan anggota BPD.
5. Hubungan BPD dengan lembaga lain di Desa.
6. Peningkatan kapasitas BPD.

Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:

Peraturan ini mengatur persyaratan, mekanisme pengisian, peresmian, pemberhentian, dan larangan bagi anggota BPD. Selain itu, diatur pula fungsi, tugas, hak, kewajiban, dan wewenang BPD, serta hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya.

1. Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya.

(-)