For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Also known as: Perda Provinsi Sulawesi Barat 9/2020 · Perda Provinsi Sulawesi Barat No. 9 Tahun 2020 · Perda Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2020

Status:
Active
Effective Date:21 September 2020Publication Date:21 September 2020
Anggaran Belanja Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePerubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
LocationPemerintah Provinsi Sulawesi Barat
Effective Date21 September 2020
Publication Date21 September 2020
Place of EnactmentMamuju

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan APBD dengan perkembangan keadaan keuangan daerah dan prioritas pembangunan daerah.

Pendapatan Daerah: Terjadi pengurangan pendapatan daerah sebesar Rp. 245.935.253.160,52, sehingga jumlah pendapatan setelah perubahan menjadi Rp. 1.974.704.684.235,48. Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Belanja Daerah: Terjadi pengurangan belanja daerah sebesar Rp. -201.054.803.656,14, sehingga jumlah belanja setelah perubahan menjadi Rp. 2.024.872.519.747,51. Belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Pembiayaan Daerah: Terdapat penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 97.892.859.368.03 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 47.725.023.856.00, sehingga pembiayaan netto menjadi Rp. 50.167.835.512.03.

Peraturan ini juga mengatur rincian lebih lanjut mengenai perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(-)

(-)