For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 13 Tahun 1999

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 13 Tahun 1999 tentang Bantuan Kepada Komisi Pencari Fakta Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pasca Jejak Pendapat di Daerah Propinsi Timor Timur

Also known as: Inpres 13/1999 · Inpres No. 13 Tahun 1999 · Inpres Nomor 13 Tahun 1999

Status:
Active
Effective Date:23 September 1999Publication Date:23 September 1999
Perlindungan Hak Asasi

Information

TypeInstruksi Presiden (Inpres)
ThemeBantuan Kepada Komisi Pencari Fakta Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pasca Jejak Pendapat di Daerah Propinsi Timor Timur
LocationPemerintah Pusat
Effective Date23 September 1999
Publication Date23 September 1999
Place of EnactmentJakarta

(-)

Latar Belakang dan Tujuan
Instruksi Presiden ini dikeluarkan dengan latar belakang pembentukan Komisi Pencari Fakta Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan fakta, data, menyelidiki, dan mengevaluasi laporan pelanggaran hak asasi manusia pasca jajak pendapat di Timor Timur. Pemerintah merasa perlu memberikan bantuan dan dukungan untuk keberhasilan tugas komisi tersebut.

Ketentuan Substansial
Instruksi ini mengatur pembagian kewenangan kepada beberapa pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Bupati di Timor Timur. Mereka diinstruksikan untuk memberikan dukungan penuh kepada Komisi Pencari Fakta agar dapat memperoleh data yang lengkap, akurat, dan obyektif. Tidak ada ketentuan khusus mengenai kewajiban perizinan atau persyaratan khusus bagi badan hukum dalam instruksi ini.

(-)

(-)