For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung No. 2 Tahun 2007

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007

Also known as: Perda Kabupaten Belitung 2/2007 · Perda Kabupaten Belitung No. 2 Tahun 2007 · Perda Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2007

Status:
Active
Effective Date:2 Februari 2007Publication Date:2 Februari 2007
Anggaran Belanja Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemeAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
LocationPemerintah Kabupaten Belitung
Effective Date02 Februari 2007
Publication Date02 Februari 2007
Place of EnactmentTanjung Pandan

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2007.

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007. APBD terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp 325.663.302.893,00 dan belanja daerah sebesar Rp 338.557.335.926,95, sehingga terdapat defisit sebesar Rp (12.894.033.033,95). Pembiayaan daerah mencakup penerimaan sebesar Rp 106.836.292.000,00 dan pengeluaran sebesar Rp 3.041.000.000,00, menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp 103.795.292.000,00. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan adalah Rp 90.901.258.966,05. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup dana bagi hasil pajak. Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung mencakup belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA). Pengeluaran mencakup penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang.

(-)

(-)