For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2015

Also known as: Perda Kabupaten Bangkalan 1/2016 · Perda Kabupaten Bangkalan No. 1 Tahun 2016 · Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2016

Status:
Active
Effective Date:5 November 2016Publication Date:5 November 2016
Anggaran Belanja Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2015
LocationPemerintah Kabupaten Bangkalan
Effective Date05 November 2016
Publication Date05 November 2016
Place of EnactmentBangkalan

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 2/E); Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 3/A); Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 Nomor 2/A).

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2015. Laporan keuangan yang menjadi bagian dari pertanggungjawaban ini meliputi:

  1. Laporan Realisasi Anggaran, yang mencakup pendapatan sebesar Rp1.787.701.828.638,43 dan belanja sebesar Rp1.838.357.542.932,99, sehingga menghasilkan defisit sebesar Rp (50.655.714.294,56). Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp 255.699.805.298,81 dan pengeluaran sebesar Rp 7.550.000.000,00, dengan pembiayaan netto sebesar Rp 248.149.805.298,81.
  2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, yang menunjukkan saldo akhir sebesar Rp197.494.091.004,25.
  3. Neraca, yang mencatat jumlah aset sebesar Rp3.087.230.879.122,89, jumlah kewajiban sebesar Rp 167.866.093.422,90, dan jumlah ekuitas sebesar Rp2.919.364.785.699,99.
  4. Laporan Operasional, yang mencatat pendapatan-LO sebesar Rp1.942.812.630.551,60 dan beban sebesar Rp1.631.371.947.684,48, sehingga menghasilkan surplus sebesar Rp 311.440.682.867,12. Setelah dikurangi defisit non operasional, surplus menjadi Rp 310.596.028.122,12.
  5. Laporan Perubahan Ekuitas, yang mencatat ekuitas akhir sebesar Rp2.919.364.785.699,99.
  6. Laporan Arus Kas, yang mencatat saldo kas akhir sebesar Rp 197.494.091.260,25.
  7. Catatan Atas Laporan Keuangan, yang memberikan informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Laporan keuangan ini dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut.

(-)

(-)