Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2014

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang fasilitasi penanganan sengketa dan konflik pertanahan di Kalimantan Selatan. Latar belakangnya adalah perlunya penanganan komprehensif dan terkoordinasi terhadap sengketa dan konflik pertanahan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Tujuannya adalah untuk mengetahui akar permasalahan, membantu masyarakat menyelesaikan sengketa, mencegah meluasnya dampak, mengoordinasikan penanganan dengan instansi terkait, dan mengupayakan penyelesaian secara damai.

Fasilitasi penanganan sengketa pertanahan dapat dilakukan melalui DPRD atau Pemerintah Daerah. DPRD melakukan fasilitasi melalui rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, dan rapat kerja. Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi melalui Biro Pemerintahan. Konflik pertanahan yang terjadi lintas kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur, sedangkan yang meliputi satu kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota. Penanganan konflik dilaksanakan secara komprehensif melalui kajian akar permasalahan dan mengutamakan penyelesaian damai.

Tahapan penanganan konflik meliputi penghentian aksi kekerasan, penetapan status keadaan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, koordinasi penanganan, dan pemantauan pascakonflik. Peran serta masyarakat dapat berupa pembiayaan, bantuan teknis, penyediaan kebutuhan dasar minimal bagi korban, dan/atau bantuan tenaga dan pikiran. Pembiayaan untuk pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada APBD.

(-)

(-)