Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.02/2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan pembayaran kontribusi iuran peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah, dan peserta bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III. Kebijakan ini didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Peraturan ini menetapkan bahwa iuran bagi peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebesar Rp42.000,00 per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat, sementara Pemerintah Daerah berkontribusi sesuai kapasitas fiskal daerah mulai tahun 2021. Selain itu, peraturan ini juga mengatur besaran iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP, serta bantuan iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembayaran bantuan iuran oleh Pemerintah Pusat dilakukan melalui KPA BUN kepada BPJS Kesehatan, dengan prosedur penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana yang diatur secara rinci. Pemerintah Daerah juga memiliki kewajiban untuk membayar iuran peserta PBPU dan peserta BP, serta bantuan iuran, dengan ketentuan yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah masing-masing.