Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2024

Qanun ini membentuk Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Jaya sebagai badan normatif berbasis masyarakat yang independen untuk memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten dalam kebijakan di bidang adat dan adat istiadat. MAA bertujuan memberikan pertimbangan, dukungan, dan kontrol dalam penyelenggaraan adat dan adat istiadat. Struktur organisasi MAA terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Bidang (Hukum Adat, Adat Istiadat, Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Adat, Pusaka dan Khasanah Adat, serta Putroe Phang), dan Sekretariat. MAA memiliki wewenang untuk mengkaji, mengembangkan, melestarikan nilai adat budaya Aceh yang Islami, membina kesatuan masyarakat hukum adat, membentuk dan mengukuhkan lembaga adat, serta memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten. Tugas MAA meliputi membantu Pemerintah Kabupaten dalam pembangunan di bidang adat, melestarikan nilai adat, membina kehidupan adat, memperkuat lembaga adat, memfasilitasi penyelesaian sengketa hukum adat, dan melaksanakan tugas lain terkait keistimewaan Aceh dalam pembinaan kehidupan adat yang bersendikan Islam. Fungsi MAA mencakup pembinaan dan penyebarluasan adat, peningkatan kemampuan lembaga adat, pembinaan peradilan adat, pengawasan penyelenggaraan adat, peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, pengkajian dan penyusunan risalah adat, serta partisipasi dalam pekan kebudayaan. Masa bakti kepengurusan MAA adalah 5 tahun, dan pemilihan kepengurusan dilakukan melalui musyawarah besar MAA.