For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)

Also known as: PMK 210/PMK.010/2018 · PMK No. 210/PMK.010/2018

Status:
Inactive
Effective Date:1 April 2019Publication Date:31 Desember 2018
Ketentuan Perpajakan

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemePerlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)
LocationKementerian Keuangan
Effective Date01 April 2019
Publication Date31 Desember 2018
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

(-)

Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk menjaga perlakuan yang setara antara perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) dan perdagangan konvensional, serta memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha e-commerce.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

  1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Domestik:
    • Perdagangan e-commerce dapat dilakukan melalui Platform Marketplace atau platform selain Marketplace (seperti online retail, classified ads, daily deals, atau media sosial).
    • Penyedia Platform Marketplace wajib memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP, bahkan jika memenuhi kriteria pengusaha kecil.
    • Pedagang atau Penyedia Jasa wajib memberitahukan NPWP kepada Penyedia Platform Marketplace. Jika belum memiliki NPWP, dapat mendaftar melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Platform Marketplace, atau memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
    • PKP Pedagang atau PKP Penyedia Jasa yang melakukan penyerahan BKP/JKP melalui Penyedia Platform Marketplace wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM.
    • Penyedia Platform Marketplace wajib melaporkan rekapitulasi transaksi perdagangan yang dilakukan oleh Pedagang dan/atau Penyedia Jasa.
  2. Bea Masuk dan/atau PDRI atas Impor Barang:
    • Impor barang dengan transaksi melalui Penyedia Platform Marketplace yang terdaftar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pengiriman melalui Penyelenggara Pos, dan nilai pabean sampai dengan FOB USD 1,500, perlakuan perpajakannya diatur dalam peraturan ini.
    • Penyedia Platform Marketplace harus mengajukan permohonan pendaftaran ke Kantor Pabean.
    • Setelah mendapatkan persetujuan, Penyedia Platform Marketplace harus menyampaikan e-invoice dan e-catalog, menggunakan skema Delivery Duty Paid (DDP), serta menghitung dan menyetor bea masuk dan/atau PDRI.

(-)

(-)