Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1891).

Peraturan Menteri Agama ini mengatur organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri (SMAKN). Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pendidikan keagamaan Katolik dan pendidikan umum pada SMAKN. Persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah diperoleh terkait organisasi dan tata kerja SMAKN.

SMAKN merupakan satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan mata pelajaran pendidikan keagamaan Katolik dan mata pelajaran umum, serta merupakan unit pelaksana teknis di bidang pendidikan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. SMAKN bertugas menyelenggarakan mata pelajaran pendidikan keagamaan Katolik dan mata pelajaran umum. Dalam melaksanakan tugasnya, SMAKN menyelenggarakan fungsi pendidikan keagamaan dan pengajaran umum, bimbingan dan konseling, pengelolaan unit keagamaan dan penunjang, pelayanan kepada ekosistem pendidikan, perencanaan dan penganggaran, serta evaluasi dan pelaporan.

Organisasi SMAKN terdiri atas Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Urusan Tata Usaha, Unit Penunjang (perpustakaan, usaha kesehatan sekolah, rumah ibadah, laboratorium, asrama), dan kelompok jabatan fungsional. Kepala Sekolah bertugas manajerial, melakukan supervisi, dan mengembangkan kewirausahaan. Urusan Tata Usaha melakukan layanan administrasi umum, akademik, kesiswaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, barang milik negara, evaluasi, dan pelaporan. Unit Penunjang mendukung pelaksanaan pendidikan dan pengajaran.

(-)

(-)