Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi No. 29 Tahun 2001

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan pengadaan yang tertib, efisien, efektif, dan transparan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Substansial:

1. Penggolongan dan Segmen Pasar:
   • Jasa pelaksanaan konstruksi dibagi menjadi golongan kecil (K), menengah (M), dan besar (B) berdasarkan nilai pekerjaan.
   • Pengadaan jasa pemborongan dilakukan melalui penunjukan langsung, pemilihan langsung, atau pelelangan, tergantung pada nilai pekerjaan. Prioritas diberikan kepada penyedia jasa setempat atau regional.
   • Jasa konsultansi juga dibagi menjadi golongan kecil, menengah, dan besar berdasarkan nilai pekerjaan.
   • Pengadaan barang/jasa lainnya juga dikelompokkan berdasarkan nilai dan kualifikasi penyedia.
2. Persyaratan Penyedia Barang/Jasa:
   • Penyedia harus memenuhi persyaratan keahlian, pengalaman, sumber daya, kapasitas hukum, dan kepatuhan pajak.
   • Tenaga ahli konstruksi harus memiliki NPWP, ijazah sesuai bidang, dan pengalaman kerja yang relevan.
3. Pejabat Berwenang:
   • Kepala Kantor/Satuan Kerja berwenang menetapkan penyedia untuk nilai hingga Rp. 50.000.000.000,-
   • Bupati berwenang untuk nilai di atas Rp. 50.000.000.000,- yang dibiayai dari APBD Kabupaten.
4. Peran Serta Koperasi/Usaha Kecil:
   • Instansi Pemerintah mengarahkan pengadaan untuk koperasi/usaha kecil.
   • Dinas terkait mengkoordinasikan pemberdayaan koperasi/usaha kecil.
5. Sanksi Keterlambatan:
   • Penyedia yang terlambat dikenakan denda keterlambatan.
   • Konsultan yang tidak cermat harus memperbaiki perencanaan dengan biaya sendiri.
   • Pengguna barang/jasa yang lalai membayar kerugian penyedia.
6. Tata Cara Pembayaran Proyek:
   • Berita acara pembayaran dan penyerahan harus disetujui oleh pihak terkait, termasuk konsultan (jika ada) dan atasan Pimpinan Proyek.
   • Untuk proyek di atas Rp. 50 juta, persetujuan Bupati diperlukan.

(-)

1. Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena kelalaian penyedia barang/jasa, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan tersebut sekurang-kurangnya 0,001 (satu per seribu) per hari dari nilai kontrak atau bagian kontrak tertentu berkenaan dengan sifat pekerjaannya dan maksimum 5% atau sebesar jaminan pelaksanaannya yang dikeluarkan Bank Pemerintah atau Swasta. 2. Konsultasi perencanaan yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian pengguna barang/jasa dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan bersangkutan, dan atau tuntutan ganti rugi. 3. Bila terjadi keterlambatan pekerjaan/pembayaran karena semata-mata kesalahan atau kelalaian pengguna barang/jasa (Kepala kantor/Satuan kerja/Pimpinan Proyek/Bagian Proyek/Pejabat yang berwenang lainnya), maka pengguna barang/jasa membayar kerugian yang ditanggung penyedia barang/jasa yang besarnya ditetapkan dalam kontrak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.