For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 02 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 02 Tahun 2019 tentang PENERTIBAN TERNAK

Also known as: Perda Kabupaten Sumbawa Barat 02/2019 · Perda Kabupaten Sumbawa Barat No. 02 Tahun 2019 · Perda Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 02 Tahun 2019

Status:
Active
Effective Date:24 Mei 2019Publication Date:24 Mei 2019
Ketahanan Pangan & Pertanian

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePENERTIBAN TERNAK
LocationPemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
Effective Date24 Mei 2019
Publication Date24 Mei 2019
Place of EnactmentTaliwang

(-)

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penertiban Ternak bertujuan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta lingkungan dari gangguan ternak. Latar belakangnya adalah perlunya mengatur penertiban ternak di tempat umum dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban lingkungan. Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi larangan bagi pemilik ternak untuk melepas ternak di lokasi-lokasi tertentu, seperti area penghijauan, pertamanan, jalan, dan tempat umum lainnya. Ternak yang berkeliaran tanpa penggembalaan dianggap sebagai ternak liar dan dapat ditangkap oleh petugas. Ternak yang akan diperdagangkan atau melintas di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat wajib memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Kartu Kepemilikan Ternak. Pemerintah Daerah menyediakan tempat penampungan ternak yang ditangkap. Pemilik ternak memiliki waktu 5x24 jam untuk menebus ternaknya setelah penangkapan, jika tidak, Pemerintah Daerah dapat menjualnya melalui lelang. Hasil penjualan akan dikembalikan kepada pemilik ternak setelah dikurangi denda dan biaya lainnya. Dinas Peternakan, Satpol PP, Camat, Lurah, dan Kepala Desa bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penertiban ternak.

(-)

1. Setiap pemilik ternak atau penggaduh yang melanggar Pasal 4 dikenai sanksi administrasi berupa denda. 2. Besarnya denda adalah 20% dari harga ternak yang ditetapkan oleh Bupati. 3. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-.