[{"_1":2,"_135":-5,"_136":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","en","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","8c243f20a2b14d773fe70c22d82be88a-894b020595032d42","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=8c243f20a2b14d773fe70c22d82be88a,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_134":130},"regulationId","3ecf9d1f-397b-49d4-90c6-5a1df03e9621","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_131":-5,"_132":133},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":58,"_59":60,"_61":62,"_68":69,"_70":71,"_75":76,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":-5,"_96":-5,"_97":98,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":-5,"_129":130},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang PERANGKAT DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 13 Tahun 2015","number","13","year","2015","published_date","2015-08-05","effective_date","2015-08-06","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_63":60,"_64":65,"_66":67},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_63":69,"_64":72,"_73":74},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[77],{"_63":78,"_64":79,"_66":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Kuningan","place_of_enactment","Kuningan","theme","PERANGKAT DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERANGKAT DESA
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD 2015/13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERANGKAT DESA
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Perangkat Desa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk PERDA Kab Kuningan tentang Perangkat Desa. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 38 Tahun 2007; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No 2 Tahun 2015; PERDA Kab Kuningan No 3 Tahun 2008; PERDA Kab Kuningan No 21 Tahun 2013. \n Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan: bertaqwa kepada Tuhan YME; setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia; berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKCK; tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa; dll. Pengangkatan perangkat desa merupakan kewenangan kepala desa. Kepala Desa dapat melakukan alih jabatan perangkat desa dalam rangka kelancaran operasional pemerintah desa. Perangkat Desa berhenti karena : meninggal dunia; permintaan sendiri; atau diberhentikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2015. \n Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2006 dan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 26 Tahun 2006 dicabut. \n 11 HLM (Penjelasan 2 hlm) \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[99,104],{"_100":101,"_102":103},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2006","link","",{"_100":105,"_102":103},"Peraturan Bupati Kuningan Nomor 26 Tahun 2006","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[116],{"_100":117,"_102":118,"_44":119},"Perda Kab. Kuningan No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/63285/perda-kab-kuningan-no-5-tahun-2017","3b20a400-7afe-4d6c-b8dc-d10d57681a5e","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=3ecf9d1f-397b-49d4-90c6-5a1df03e9621","notFound","actionData","errors"]