Peraturan Daerah Kota Makassar ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan. Latar belakangnya adalah kebutuhan masyarakat akan pelayanan ketatausahaan yang cepat dan sesuai prosedur, serta untuk mendapatkan retribusi dari pelayanan tersebut. Objek retribusi meliputi penyediaan blanko, formulir, surat keterangan, rekomendasi, berita acara, surat perintah kerja, petikan, salinan surat, dan peraturan perundang-undangan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan jasa ketatausahaan. Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan jasa ketatausahaan. Struktur dan besarnya tarif retribusi tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. Masa retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan. Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan jasa ketatausahaan diberikan.
on desktop.