For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2009

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perusahaan Daerah Air MInum intan Banjar Kabupaten Banjar

Also known as: Perda Provinsi Kalimantan Selatan 15/2009 · Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 15 Tahun 2009 · Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2009

Status:
Active
Effective Date:10 Juli 2009Publication Date:10 Juli 2009
Investasi & Penanaman ModalBadan Usaha Milik Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePenambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perusahaan Daerah Air MInum intan Banjar Kabupaten Banjar
LocationPemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Effective Date10 Juli 2009
Publication Date10 Juli 2009
Place of EnactmentBanjarmasin

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 21)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Intan Banjar Kabupaten Banjar. Latar belakangnya adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja PDAM Intan Banjar serta meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat, khususnya dalam peningkatan dan pengembangan sarana air minum.

Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ke dalam modal PDAM Intan Banjar. Dana ini ditujukan untuk kegiatan investasi. Dengan penambahan ini, total penyertaan modal Pemerintah Daerah menjadi Rp. 26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah), termasuk Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang telah disetor berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008.

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal ini harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dana penyertaan modal akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(-)

(-)