Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012

Peraturan Bersama ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Tujuannya adalah untuk menetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu. Kode Etik ini mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), serta jajaran sekretariat penyelenggara Pemilu. Kode Etik ini berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu seperti mandiri, jujur, adil, dan akuntabilitas. Penyelenggara Pemilu diwajibkan untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas, serta menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara. Mereka juga harus bertindak netral, tidak memihak, dan tidak menerima hadiah dari peserta Pemilu. Kode Etik ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.