Peraturan Daerah ini dibuat dengan tujuan untuk melakukan penataan dan penyesuaian terhadap organisasi perangkat daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, serta untuk memaksimalkan fungsi dan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan penguatan otonomi daerah. Peraturan ini mengubah Pasal 2 dalam BAB I Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011, terkait dengan daftar Dinas Daerah. Dinas Daerah terdiri dari:
1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL);
3) Dinas Kesehatan (DINKES);
4) Dinas Pekerjaan Umum (PU);
5) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DIKPORA);
6) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (BUDPAR);
7) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (HUBKOMINFO);
8) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP);
9) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM dan Pasar (PERINDAGKOP, UMKM DAN PASAR);
10) Dinas Pertanian dan Peternakan (DISTANAK);
11) Dinas Kehutanan dan Perkebunan (HUTBUN);
12) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (NAKERTRANSOS);
13) Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA).
Selain itu, bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
on desktop.