Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 6 Tahun 2004

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tebo.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, yang mengamanatkan pembentukan organisasi dan tata kerja Satpol PP melalui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan Substansial:

1. Kedudukan: Kantor Satpol PP adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kantor dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Tugas: Melaksanakan sebagian tugas umum Pemerintah Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban, menegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati, dan ketentuan lain yang berlaku.
3. Fungsi:
   • Penyusunan program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban.
   • Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pengendalian operasional penertiban, pengawasan, dan pengamanan.
   • Pembinaan, pengawasan, dan pengamanan kegiatan protokoler, penertiban tempat hiburan dan rekreasi.
   • Pembinaan dan penertiban penyalahgunaan sarana umum dan sosial.
   • Pembinaan ketentraman dan penertiban perizinan.
   • Pembinaan dan pengerahan anggota Satpol PP.
   • Peningkatan kualitas dan kuantitas anggota Satpol PP.
   • Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan aparat terkait.
   • Penyelenggaraan kegiatan ketatalaksanaan, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, dan urusan rumah tangga kantor.
   • Penyelenggaraan pengamanan aset-aset daerah.
   • Pelaksanaan tugas lain sesuai perintah dan petunjuk atasan.
4. Susunan Organisasi: Terdiri dari Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengawasan dan Penyidikan, Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas, Seksi Ketentraman dan Penertiban Perizinan, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Pengangkatan dan Pemberhentian: Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat Eselon IV dapat dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.
6. Eselon Jabatan: Kepala Kantor adalah Eselon III.a, sedangkan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Eselon IV.a.
7. Tata Kerja: Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.

(-)

(-)