Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 41 Tahun 2011

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Latar belakangnya adalah perlunya pembinaan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara telekomunikasi, mengingat banyaknya pembangunan menara telekomunikasi di wilayah tersebut. Tujuannya adalah untuk memperhatikan aspek tata ruang wilayah, keamanan, dan kepentingan umum.

Ketentuan substansial meliputi:

1. Objek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
2. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi.
3. Retribusi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
4. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan frekuensi pengawasan dan pengendalian.
5. Tarif retribusi ditetapkan sebesar 2% per tahun dari NJOP-PBB.
6. Wilayah pemungutan adalah di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.
7. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

Peraturan ini juga mengatur tentang saat retribusi terutang, sanksi administratif, dan tatacara penagihan, penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa, insentif pemungutan, serta penyidikan.

(-)

1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.