Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1948

Latar Belakang dan Tujuan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1948 ini bertujuan untuk mengadakan normalisasi dalam susunan dan pimpinan Kementerian-kementerian di Indonesia. Hal ini didasarkan pada putusan sidang Dewan Menteri dan Sekretaris-Sekretaris Jenderal Kementerian serta Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Ketentuan Substansial
Peraturan ini mengatur struktur organisasi Kementerian yang terdiri dari kantor pusat, jawatan, dan organisasi lain yang berdiri sendiri seperti institut, balai, atau lembaga. Kantor pusat Kementerian dibagi menjadi bagian umum, bagian urusan pegawai, dan bagian perbendaharaan, dengan kemungkinan penambahan bagian lain sesuai kebutuhan. Pimpinan Kementerian dipegang oleh Menteri yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dengan Sekretaris Jenderal sebagai pelaksana pimpinan harian. Kepala Jawatan dan organisasi lain bertanggung jawab kepada Menteri, baik langsung maupun melalui Sekretaris Jenderal. Dalam hal Menteri berhalangan, Sekretaris Jenderal atau pegawai lain yang ditunjuk dapat mewakili. Setiap Kepala Jawatan, organisasi, bagian, atau seksi memiliki tanggung jawab dan inisiatif sendiri dalam tugasnya.