Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8) 2. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 9) 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10) 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 11) 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 13) 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 14) 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 15) 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah DR. Adjidarmo (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 10) 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2011 Nomor 4) 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20132) 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20133) 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20134) 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20135) 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20136) 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20137)

Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak. Latar belakang perubahan ini adalah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 serta Nomor 90 Tahun 2019 yang berimplikasi pada nomenklatur organisasi perangkat daerah. Perubahan meliputi susunan perangkat daerah, dengan rincian Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah (terdiri dari berbagai bidang seperti Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan dan Kearsipan, Pendidikan, Perikanan, dan lainnya), Badan Daerah (Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Keuangan dan Aset Daerah, Pendapatan Daerah, dan lainnya), serta Kecamatan. Selain itu, ditambahkan pengaturan mengenai Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adjidarmo sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan kepegawaian, dengan Direktur Rumah Sakit bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan. Peraturan ini juga mencabut beberapa Peraturan Daerah sebelumnya yang berkaitan dengan pembentukan dan susunan perangkat daerah.

(-)

(-)