For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019

Also known as: Permendagri 52/2019 · Permendagri No. 52 Tahun 2019 · Permendagri Nomor 52 Tahun 2019

Status:
Active
Effective Date:8 Agustus 2019Publication Date:29 Juli 2019
Pajak & Retribusi DaerahOtonomi & Pemerintahan Daerah

Information

TypePeraturan Menteri Dalam Negeri
ThemePerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019
LocationKementerian Dalam Negeri
Effective Date08 Agustus 2019
Publication Date29 Juli 2019
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2019 ini bertujuan untuk menyesuaikan penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan penambahan jenis, merek, tipe, dan nilai jual kendaraan bermotor yang belum diatur sebelumnya. Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019, termasuk perubahan pada Pasal 18 yang mengatur bahwa ketentuan mengenai NJKB dan nilai jual ubah bentuk untuk kendaraan bermotor sebelum tahun 2019 diatur dengan Peraturan Gubernur. Peraturan Gubernur tersebut harus ditetapkan paling lama 30 hari setelah Peraturan Menteri ini diundangkan dan disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 hari setelah diundangkan. Selain itu, Pasal 19 dihapus dan lampiran peraturan diubah.

(-)

(-)