Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Tengah No. 4 Tahun 2015

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. 2. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. 3. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. 4. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. 5. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Peraturan Daerah ini membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamuju Tengah. Pembentukan OPD ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. OPD yang dibentuk meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Dinas Daerah (terdiri dari 9 dinas), Badan Daerah (terdiri dari 7 badan), Inspektorat Daerah, Lembaga Lain (terdiri dari 4 lembaga), dan Kecamatan (terdiri dari 5 kecamatan).

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur kedudukan, tugas pokok, dan fungsi dari masing-masing OPD. Sekretariat Daerah bertugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan seluruh Perangkat Daerah. Sekretariat DPRD bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Staf Ahli Bupati bertugas membantu Bupati dalam menyusun dan memberikan masukan serta telaah mengenai masalah Pemerintahan Daerah. Dinas Daerah bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Badan Daerah bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Inspektorat bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten. Lembaga Lain bertugas melaksanakan pelaksanaan pelayanan daerah yang bersifat spesifik. Kecamatan bertugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kelurahan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan pemerintahan sebagian yang dilimpahkan oleh Bupati.

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang mengatur susunan organisasi dan tata kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2. Pejabat yang sudah ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru. 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

(-)